sidimpuanpos.com – Badan Nasional Narkotika (BNN) Republik Indonesia menetapkan target besar untuk Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Melalui program Ketahanan Resiliensi Desa/Kelurahan Berbasis Grand Design Alternative Development (GDAD), Madina ditargetkan mampu bertransformasi total menjadi wilayah yang masuk dalam zona aman narkoba pada tahun kelima pelaksanaan program.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN melalui Direktur Alternative Development, Brigjen Pol. Edy Swasono, di sela-sela kunjungannya ke Madina pada Selasa (9/6/2026).
Baca Juga : Rehabilitasi Lahan Rampung, Petani Mandailing Natal Siap Masuk Masa Tanam
Menurut Edy, indikator keberhasilan dari program ini diukur secara berkala menggunakan Indeks GDAD atau Indeks Kerawanan Narkotika.
”Saat ini program memasuki tahun kedua. Pada tahun kelima, pemerintah menargetkan status kerawanan wilayah turun dari zona Bahaya menjadi Waspada, hingga akhirnya benar-benar mencapai zona Aman,” ujar Brigjen Pol. Edy Swasono.
Ia juga memaparkan data yang cukup mencengangkan mengenai dampak ekonomi dan sosial dari program alih profesi ini.
Secara statistik, keberhasilan mengalihkan satu orang penanam ganja atau tumbuhan terlarang lainnya ke sektor legal diklaim mampu menyelamatkan sekitar 400.000 jiwa dari jerat penyalahgunaan narkotika.
Langkah preventif ini juga dinilai sangat efisien karena berpotensi menghemat biaya rehabilitasi negara hingga Rp1,2 triliun.
Menanggapi program tersebut, Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, menyatakan komitmen penuh Pemkab Madina untuk menyukseskan inisiatif BNN.
Untuk tahap awal, program GDAD di Madina akan difokuskan pada pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan sektor kerajinan, salah satunya adalah produksi tusuk sate.
Saipullah memastikan bahwa masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan masalah pemasaran produk kerajinan yang mereka hasilkan.
“Hasil produksi masyarakat nantinya ditampung oleh BUMDes, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir akan ketidakpastian pasar. Masyarakat hanya perlu fokus memproduksi, sementara BUMDes yang akan membeli dan menjualnya ke daerah yang membutuhkan,” jelas Saipullah.
Ke depan, Saipullah menambahkan bahwa program ini tidak hanya mandek di sektor kerajinan, melainkan akan diperluas ke sektor perkebunan potensial seperti komoditas kopi dan tembakau.
Sinergi ini dinilai sangat membantu meringankan beban anggaran daerah (APBD) dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
Lihat Juga : Pulihkan Ekonomi Pascabencana, Bupati Tapsel Resmikan Gerakan Tanam Cabai Merah Sumut Berkah
Ia berharap program GDAD dapat berjalan secara berkelanjutan agar menjadi solusi konkret dalam memutus rantai peredaran narkotika di wilayahnya.
”Melalui edukasi dan penyediaan sarana produksi, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi terjebak dalam lingkaran hukum, melainkan mampu meraih kesejahteraan melalui usaha yang halal dan produktif,” pungkasnya.
Sebagai informasi, program strategis ini dirancang dengan sistem kolaborasi lintas sektor yang kuat.
Salah satunya melibatkan KPH VIII yang turut andil dalam memfasilitasi penyediaan mesin pembuat tusuk sate serta bibit tanaman produktif bagi warga setempat.(Dani)
Sumber : Pemkab Mandailing Natal
