Sidimpuanpos.com – Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, meninjau sejumlah lokasi rencana pembangunan 1.133 hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana, Sabtu (11/4/2026).
Peninjauan dilakukan bersama Sekda H. Rahmat Marzuki Nasution dan jajaran OPD di beberapa titik, seperti Desa Palopat Pijorkoling, kawasan perkantoran Pemko, serta Desa Huta Koje, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menegaskan pembangunan huntap harus mengedepankan kelayakan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat.
“ Kita ingin Huntap ini benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak, aman dan nyaman. Masyarakat yang terdampak bencana harus bisa kembali hidup dengan tenang dan bermartabat, ” ujarnya.
Baca Juga : Perkuat Silaturahmi, Sekda Padangsidimpuan Hadiri Halal Bihalal DPD AGPAII
Ia juga menginstruksikan percepatan pendataan penerima bantuan secara valid dan transparan.
“ Data harus akurat. Pastikan yang menerima adalah warga yang benar-benar terdampak dan membutuhkan, ” ujarnya.
Selain itu, pembangunan huntap diminta tidak hanya berfokus pada rumah, tetapi juga dilengkapi infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, serta fasilitas lingkungan.
” Jangan hanya bangun rumah, tapi bangun kawasan yang layak huni. Akses harus mudah, lingkungan harus sehat, ” katanya.
Aspek mitigasi juga menjadi perhatian, dengan memastikan lokasi pembangunan aman dari potensi bencana.
“ Kita tidak ingin masyarakat direlokasi ke tempat yang masih rawan. Aspek mitigasi harus menjadi prioritas, ” tegasnya.
Baca Juga : Padat Pagi Hari, Arus Lalu Lintas di Simpang PU Tetap Normal
Sebelumnya, Pemko Padangsidimpuan telah melakukan koordinasi dengan Satgas PRR di tingkat pusat terkait percepatan pembangunan huntap, termasuk kesiapan lahan.
Dalam rencana tersebut, pembangunan 1.133 unit huntap diperuntukkan bagi 1.133 kepala keluarga dengan usulan pemanfaatan lahan sekitar 20 hektare di kawasan HGU PTPN IV.
Namun, program ini masih menghadapi kendala pembebasan lahan sehingga jadwal pelaksanaan berpotensi bergeser ke tahun 2027, meski peluang percepatan ke 2026 masih terbuka.
Wali Kota menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian persoalan lahan melalui sinergi seluruh pihak.
” Permasalahan lahan tidak boleh berlarut-larut. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, ” tegasnya.
Baca Juga : DPD PGRI Padangsidimpuan 2025–2030 Resmi Dilantik, Perkuat Profesionalisme Guru
Ia berharap seluruh pihak dapat mempercepat proses tersebut agar pembangunan huntap dapat segera direalisasikan secara tepat waktu dan berkelanjutan.
” Kita berharap melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak dapat mempercepat penyelesaian persoalan lahan, sehingga pembangunan Huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Padangsidimpuan dapat segera direalisasikan secara tepat waktu, terencana dan berkelanjutan, ” ungkapnya.(Galeh)
