Wartalive.co.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap peningkatan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.
Menurut Ossy, penambahan anggaran ini penting untuk memperkuat pelayanan pertanahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran ini. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat,” kata Ossy.
Baca Juga : Kantah Labuhanbatu Pastikan Rencana Pembangunan Sesuai Aturan
Ossy menjelaskan, 80% tugas ATR/BPN terkait langsung dengan pelayanan publik, seperti sertifikasi tanah, penyelesaian konflik agraria, dan penataan ruang.
Tambahan anggaran ini akan diprioritaskan untuk perbaikan layanan dan peningkatan kualitas SDM.
“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan proses pelayanan di pusat dan daerah. Dengan 527 satuan kerja di seluruh Indonesia, pelayanan harus cepat, mudah, dan akurat. Cepat bukan berarti tidak teliti,” tegasnya.
Dalam pengelolaan SDM, ATR/BPN akan melakukan rotasi pegawai melalui tour of duty dan tour of area agar pelayanan lebih merata dan pegawai tidak terjebak di zona nyaman.
Terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Ossy memaparkan target yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
Tahun 2024 targetnya 5 juta bidang tanah, turun menjadi 1,3 juta pada 2025, dan kembali meningkat menjadi 1,9 juta di 2026 berkat dukungan DPR.
“Sejak PTSL dimulai pada 2016-2017, kemajuan sudah signifikan. Namun, dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih sekitar 25% belum tersertifikasi. Ini yang terus kami kejar,” jelasnya.
Ia menegaskan, percepatan PTSL diperlukan untuk memberi kepastian hukum atas tanah sekaligus mengurangi potensi konflik.
Lihat Juga : SPPG Tapsel Hadir, Fokus Atasi Stunting
“Dengan percepatan PTSL, kami ingin memastikan masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah mereka dan menekan jumlah sengketa pertanahan,” ujarnya.
Ossy berharap dukungan DPR terus berlanjut agar program berjalan maksimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan pengawasan yang diberikan. Semoga kerja sama ini terus terjalin demi pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya. (Galeh)
 Ossy Dermawan mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap peningkatan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.){kind=link}