Fraksi Golkar Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan Padangsidimpuan Lewat Catatan Kritis

Sidimpuanpos.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan menyampaikan sejumlah kritik dan masukan penting terhadap Nota Keuangan Wali Kota Padangsidimpuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyampaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Padangsidimpuan, Selasa (1/7/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, didampingi Wakil Ketua Hj. Taty Aryani Tambunan dan Rusyidi Nasution. Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Letnan Dalimunthe, unsur Forkopimda, Plt Sekda Roni Gunawan Rambe, Plt Sekwan Ruslan Abdulgsni, para kepala OPD, camat, serta pejabat struktural di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.

Dalam pandangan umum yang disampaikan, Ketua Fraksi Golkar, H. Purnasi, SE, menyampaikan penghargaan atas pelaksanaan APBD yang telah melalui audit BPK. Namun, ia juga memberikan sejumlah sorotan penting, termasuk kritik dan saran perbaikan kepada pemerintah kota.

Baca Juga : HUT Bhayangkara ke-79, Bupati Apresiasi Kinerja Polres Tapsel

Salah satu poin utama yang dikritisi adalah rendahnya pendapatan daerah. Dari target sebesar Rp897,8 miliar, hanya Rp828,2 miliar yang berhasil terealisasi atau sekitar 92,24 persen. Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya hanya 69 persen dari target, sementara retribusi daerah lebih rendah lagi, hanya 23,99 persen.

“Fraksi Golkar mendesak Pemko Padangsidimpuan untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan digitalisasi sistem pajak dan pembinaan terhadap wajib pajak,” ujar Purnasi.

Selain pendapatan, Fraksi Golkar juga menyoroti kinerja belanja daerah yang dinilai belum optimal, di mana realisasi belanja hanya mencapai 89 persen dari total anggaran.

“Fraksi Golkar mendorong agar perencanaan anggaran dibuat lebih realistis dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, serta memperhatikan kemampuan serapan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya.

Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi Golkar menyebut bahwa anggaran besar belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu layanan. Mereka meminta peningkatan fokus terhadap mutu pendidikan, mengingat Padangsidimpuan dikenal sebagai Kota Pendidikan.

“Padangsidimpuan yang dikenal sebagai Kota Pendidikan diharapkan mampu menjaga reputasi tersebut dengan memperkuat program strategis,” tegasnya.

Untuk bidang kesehatan, Fraksi Golkar mengkritisi pelayanan di RSUD dan Puskesmas yang masih kalah dibanding rumah sakit swasta.

“Fraksi Golkar meminta reformasi manajemen, peningkatan sarana prasarana, serta jaminan pelayanan yang prima terutama bagi penerima Program Bantuan Iuran (PBI) JKN,” ucap Purnadi.

Fraksi Golkar juga menyoroti lemahnya mitigasi bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor yang terjadi di awal tahun. Mereka meminta adanya langkah terintegrasi serta data bantuan yang jelas bagi warga terdampak.

Kerusakan irigasi di Kecamatan Batunadua juga menjadi perhatian karena menyebabkan gagal tanam. Fraksi Golkar menilai hal ini menunjukkan lemahnya respons pemerintah daerah terhadap krisis pangan, dan meminta Pemko untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov Sumatera Utara guna mempercepat perbaikan infrastruktur irigasi.

Isu pengelolaan sampah pun turut menjadi sorotan, terutama kondisi TPA yang dinilai sudah tidak layak karena menyebabkan longsor dan menutup saluran irigasi.

“Fraksi Golkar mendorong Pemko Padangsidimpuan melakukan relokasi TPA sampah dengan sistem pengelolaan modern dan ramah lingkungan,” ungkap Purnadi.

Mereka juga menyinggung persoalan lalu lintas, seperti banyaknya lampu lalu lintas yang tidak berfungsi di sejumlah titik persimpangan, yang menimbulkan kemacetan hingga kecelakaan. Fraksi Golkar mendesak Dinas Perhubungan agar segera bertindak.

Dalam sektor olahraga, minimnya perhatian dari Dinas Pemuda dan Olahraga disinyalir menjadi penyebab stagnannya prestasi atlet daerah. Mereka meminta peningkatan pembinaan dan fasilitas olahraga secara berkelanjutan.

Lihat Juga : Bangunan Tanpa Izin Ditertibkan, Satpol PP Padangsidimpuan Imbau Warga Taat Aturan

Tak hanya itu, Fraksi Golkar meminta keterbukaan data efisiensi anggaran dari setiap OPD untuk keperluan evaluasi dan pengawasan. Mereka juga menuntut penyelesaian tunggakan pembayaran SPPD anggota DPRD tahun 2024.

Fraksi Golkar berharap semua saran dan kritik yang disampaikan dapat dijadikan bahan perbaikan demi tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik.

“Semoga catatan dan masukan yang kami sampaikan dapat menjadi kontribusi positif demi meningkatkan tata kelola keuangan dan pelayanan publik yang lebih baik dan kami juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal pembangunan Kota Padangsidimpuan secara konstruktif dan bertanggung jawab,” tuturnya.(Samsul)