Sidimpuanpos.com – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memperkuat komitmen dalam membenahi tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu melalui penandatanganan komitmen bersama bersama sejumlah pihak terkait.
Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se-Sumatera Utara (Sumut) yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Johanis Tanak, serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Baca Juga: TNI Perkuat Sinergitas Lintas Sektor Cegah Karhutla di Sambas
Bagi Pemkab Tapsel, komitmen bersama ini menjadi langkah untuk memperkuat sistem pemerintahan agar berjalan lebih bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan integritas aparatur serta memastikan pelayanan pemerintah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam rakor yang diikuti para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumut tersebut, Gus Irawan menyampaikan bahwa pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Menurutnya, seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan.
Mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan, perangkat daerah hingga pemangku kepentingan lainnya memiliki keterkaitan dalam setiap tahapan pemerintahan, termasuk perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program serta pengadaan barang dan jasa.
Karena itu, menurut Gus Irawan, komitmen terhadap pencegahan korupsi perlu diwujudkan melalui perbaikan sistem dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Pencegahan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Ia menambahkan, penandatanganan komitmen bersama tersebut tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Pemkab Tapsel akan mendorong agar komitmen tersebut diterapkan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pembenahan akan mencakup perencanaan pembangunan, penganggaran, proses pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lihat Juga: Wamenaker Afriansyah Noor Soroti Pentingnya Kompetensi SDM dalam Risiko Microbanking
“Melalui penguatan sistem tersebut, kerja sama dengan KPK, Kemendagri, BPKP dan LKPP diharapkan dapat semakin memperkuat pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berintegritas,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh. Hal tersebut karena tata kelola pemerintahan daerah melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan.
Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota dan DPRD juga menyatakan komitmen untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan serta memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan KPK Johanis Tanak menyoroti pentingnya memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Keberadaan APIP dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam membangun sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
APIP diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning system, terutama ketika terdapat potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus turut menegaskan bahwa APIP merupakan mitra pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan.
Dengan dukungan APIP yang berkualitas, persoalan dalam tata kelola pemerintahan diharapkan dapat diketahui dan diperbaiki sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi persoalan hukum.
Selain penguatan APIP, Wiyagus menyampaikan pentingnya pemetaan risiko pada sejumlah sektor yang dinilai strategis. Beberapa di antaranya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD), serta optimalisasi pajak daerah.
Pemetaan risiko tersebut selanjutnya perlu dituangkan dalam rencana aksi yang jelas dan terukur. Rencana tersebut harus memuat persoalan yang akan ditangani, langkah perbaikan, pihak yang bertanggung jawab, batas waktu penyelesaian hingga bukti pelaksanaan.
Rakor tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Pj. Sekda Provinsi Sumut Timor Tumanggor, serta pimpinan BPKP dan LKPP.
Hadir pula seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumut, pimpinan DPRD kabupaten/kota, Sekda Tapsel H. Sofyan Adil Siregar, Sekda Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki dan perangkat daerah terkait. (Wan)
