Sidimpuanpos.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI menetapkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun.
Selain Kementerian ATR/BPN, rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, M. Rifqinizamy Karsayuda, juga dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta seluruh pejabat tinggi madya dan pratama ATR/BPN.
Baca Juga : Dorongan Wali Kota Letnan Dalimunthe Pimpin KONI Menguat
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang,” jelas Menteri Nusron, yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Nusron menegaskan bahwa penggunaan anggaran tahun depan akan difokuskan pada peningkatan pelayanan publik serta pelaksanaan program strategis pertanahan.
Dari total anggaran, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk gaji, tunjangan, serta biaya operasional 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat dan daerah.
Sementara itu, Rp3,023 triliun akan diarahkan untuk belanja non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga pemetaan zona nilai tanah. Total anggaran untuk program prioritas mencapai Rp1,8 triliun,” paparnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, naik sekitar Rp300 miliar atau 9,12% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagian besar target berasal dari layanan fungsional sebesar Rp3,545 triliun, sementara layanan umum diproyeksikan menyumbang Rp44,651 miliar.
Lihat Juga : Bupati Tapsel dan BPN Percepat Penyelesaian Konflik Lahan PT TPL
Menteri Nusron menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga mengapresiasi peran DPR RI dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI,” pungkas Nusron. (Galeh)
, Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).){kind=link}