Sidimpuanpos.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat transformasi digital sebagai strategi utama untuk menekan sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik di bidang agraria.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyampaikan hal tersebut usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Baca Juga : Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Layanan Pertanahan
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ujar Wamen Ossy.
Ia menjelaskan, digitalisasi menjadi langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, mencegah tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah.
Menurut Ossy, sekitar 70–80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sehingga modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan pertanahan dan tata ruang semakin cepat, akurat, dan transparan.
Selain transformasi digital, ATR/BPN juga fokus pada dua program prioritas nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.
“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” jelasnya.
Lihat Juga : KORPRI FC Padangsidimpuan Imbangi Labuhanbatu 2–2
Wamen Ossy berharap dukungan dan sinergi masyarakat terus diperkuat agar program-program kementerian berjalan optimal.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutupnya.(Galeh)
