Sidimpuanpos.com – Ribuan pelaku usaha kecil di Sumatera Utara masih menghadapi jalan panjang menuju sertifikasi halal. Menyadari hal itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong agar kuota insentif sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditingkatkan dari 1.000 menjadi 5.000 penerima setiap tahunnya. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat penguatan ekosistem halal sekaligus mendongkrak daya saing produk lokal Sumut di kancah global.
Usulan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri Sumut Halal Fest 2026 di Halaman Parkir Belakang Kantor Gubernur Sumut, Rabu (26/8/2026). Ia menyoroti masih timpangnya jumlah UMKM bersertifikat halal dibandingkan total pelaku usaha yang ada di provinsi ini.
“Ada 1.000 sertifikasi halal yang diberikan kepada pelaku UMKM tahun ini. Ini sebenarnya dibilang besar, ya lumayan. Kalau dibilang kecil sudah pasti kecil. Dari 1,4 juta pelaku UMKM di Sumut, sekitar 100.000-an yang punya sertifikasi halal. Masih ada PR 1,3 jutaan lagi yang harus disertifikasi halal. Karena itu, saya minta ditambah minimal setahun 5.000 UMKM diberi insentif halal gratis mulai tahun depan,” ungkap Bobby.
Baca Juga : Pemprov Sumut Percepat Perbaikan Infrastruktur Sungai Pascabencana
Ia melihat tren konsumsi produk halal yang terus menanjak, baik di pasar domestik maupun internasional, sebagai peluang emas bagi UMKM Sumut untuk memperluas jangkauan pasar. “Industri halal dan produk halal semakin diminati masyarakat, baik nasional maupun global. Karena itu, kita perlu terus meningkatkan sertifikasi halal bagi UMKM di Sumatera Utara agar semakin banyak produk unggulan daerah yang memenuhi standar halal, memiliki daya saing, dan dapat menjadi penggerak perekonomian Sumatera Utara,” tuturnya.
Dari sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Ameriza M Moessa, memandang pengembangan ekonomi syariah sebagai kekuatan besar yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Cakupannya pun luas, tak hanya keuangan syariah, tetapi juga Halal Value Chain yang meliputi makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetik, pariwisata ramah muslim, pertanian, industri kreatif, UMKM, hingga ekonomi pesantren.
“Ekonomi syariah bukan lagi sekadar sektor yang terbatas, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi riil dan memiliki potensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang semakin penting, termasuk bagi Sumatera Utara,” jelasnya.
Gelaran Sumut Halal Fest 2026 menghadirkan empat agenda utama: Workshop 1.000 Sertifikasi Halal UMKM Sumatera Utara, Seminar Nasional bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Utara dan Himpunan Doktor Ekonomi Syariah (HADESYA), Rapat Penyusunan Program Kerja Ekonomi Syariah bersama KDEKS Sumatera Utara, serta Tabligh Akbar bersama Ustaz Nasional Hilman Fauzi.
Lihat Juga : RRI-SMSI Bahas Strategi Jurnalis Hadapi Disinformasi
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, festival ini diharapkan menjadi titik awal penguatan ekosistem ekonomi syariah Sumatera Utara yang lebih terintegrasi. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, BPJPH, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, ulama, komunitas, dan UMKM digadang-gadang mampu membawa Sumatera Utara naik kelas — tak hanya sebagai pasar produk halal, tetapi juga produsen dan bagian dari rantai pasok halal nasional maupun global.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menilai Sumatera Utara menyimpan potensi besar berkat banyaknya pengusaha dan pelaku UMKM di daerah ini. Menurutnya, semakin banyak produk halal yang dihasilkan Sumut, semakin lebar pula peluang pasar yang bisa dijangkau.
“Sumatera Utara memiliki banyak pengusaha dan UMKM. Dengan semakin meningkatnya produk halal dari Sumatera Utara, akan semakin terbuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan UMKM. Halal lifestyle saat ini juga semakin luas, sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu peluang bagi produk UMKM Sumatera Utara untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar,” pungkas Ahmad Haikal Hasan.(Ali)
