Sidimpuanpos.com – Upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berlanjut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu Selatan resmi menyerahkan empat tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses tahap II, Rabu (8/7/2026).
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pada pengadaan dan penyaluran bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024. Kasus ini mencakup kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di luar panti sosial yang bukan korban HIV/AIDS maupun penyalahgunaan narkotika, serta program fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
Empat tersangka yang diserahkan terdiri atas N selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024, AB seorang wiraswasta, RN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan HN selaku Direktur CV Sri Rezeki.
Baca Juga : Wesly Silalahi Apresiasi Pagelaran Budaya di PRSU
Berdasarkan hasil penyidikan Kejari Labuhanbatu Selatan, dugaan tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.903.371.836. Nilai kerugian itu mengacu pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Aretha dan Rekan melalui Surat Nomor 00053/2.1349/AL/0287/1/XI/2025.
Setelah proses penyerahan tahap II selesai, Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan menerbitkan surat perintah penahanan terhadap keempat tersangka selama 20 hari. Selanjutnya, mereka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang sambil menunggu pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.
Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan menegaskan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti dari tim penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menegakkan hukum serta memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (Ali)
