Sidimpuanpos.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat komitmennya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Berkelanjutan, yang digelar di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025).
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, menegaskan bahwa program ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.
Baca Juga : Kapolres Padangsidimpuan Sambut Baik Kunjungan BEM IPTS
“Pendaftaran tanah ulayat ini bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengakuan dan perlindungan tanah ulayat dilakukan melalui tahapan yang terukur, mulai dari identifikasi hingga penetapan resmi oleh pemerintah daerah.
Proses ini sangat penting agar keberadaan tanah ulayat tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
Deni Santo juga menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2024.
Dengan dukungan program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), pemerintah menargetkan percepatan pendaftaran tanah ulayat di delapan provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.
Mewakili Bupati Luwu Timur, Sekretaris Daerah Bahri Suli, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program ini. Menurutnya, pendaftaran ini justru memberikan perlindungan hukum agar hak-hak masyarakat adat terlindungi di hadapan negara.
Lihat Juga : Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Lembaga Pendukung Ekosistem Zakat
Bahri Suli juga menekankan pentingnya proses yang transparan dan menghargai kearifan lokal.
Acara sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kantor Pertanahan se-Luwu Raya, organisasi masyarakat adat, dan tokoh adat setempat. (Galeh)
 memperkuat komitmennya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.){kind=link}