Sidimpuanpos.com – Luka akibat banjir bandang yang menerjang Aceh belum sepenuhnya kering, namun harapan mulai tumbuh di tengah masyarakat terdampak. Pemerintah pusat memastikan keseriusannya membangun kembali wilayah tersebut dengan mengucurkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) senilai Rp58,973 triliun untuk kurun waktu 2026 hingga 2028.
Angka ini bukan angka kecil. Dari total kebutuhan rehab-rekon nasional yang mencapai Rp101,166 triliun, hampir 60 persennya—tepatnya 58,97 persen—diperuntukkan bagi Aceh. Porsi terbesar ini menjadi bukti nyata betapa parahnya dampak bencana yang harus ditanggung provinsi ujung barat Indonesia itu.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa besaran dana tersebut sejalan dengan skala kerusakan yang terjadi. “Ini memang sebanding melihat dampak bencana banjir bandang yang eksesnya paling besar terjadi di Aceh,” ungkapnya saat konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Baca Juga : Lima Mahasiswa UIN Syahada Raih Beasiswa PTAR 2026
Proses pemulihan pun tidak dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah membaginya dalam tiga tahap agar hasilnya lebih terukur dan bertahan lama: Rp24,215 triliun digelontorkan pada 2026 sebagai langkah awal percepatan, disusul Rp20,219 triliun pada 2027 untuk melanjutkan program-program strategis, dan Rp14,539 triliun pada 2028 sebagai tahap penuntasan.
Khusus tahun ini, sebesar Rp23,830 triliun sudah mengalir ke berbagai kementerian dan lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Safrizal menegaskan, posisi Satgas bukan sebagai pelaksana teknis, melainkan pengawal jalannya program. “Satgas tidak melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi, tapi mengawal KL-KL di dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya, yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Pembangunan yang dikebut bukan sekadar mendirikan kembali gedung dan jalan yang runtuh. Ada sisi lain yang tak kalah penting: memulihkan kehidupan warga secara utuh. Hunian tetap, jalan dan jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga kantor pemerintahan menjadi prioritas, beriringan dengan upaya menghidupkan kembali roda ekonomi masyarakat.
“Pemulihan bukan saja pemulihan dari infrastruktur fisik, tetapi juga kemampuan masyarakat, termasuk kemampuan sosial dan ekonomi serta layanan publik yang terus dipulihkan,” tutur Safrizal.
Lihat Juga : Ngopi Bareng Tokoh Masyarakat, Kapolres Padangsidimpuan Perkuat Kamtibmas
Semua langkah tersebut berjalan mengikuti Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang menjadi acuan bersama, agar setiap program saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Yang tak kalah penting, pemerintah berjanji membuka data pekerjaan setiap kementerian dan lembaga kepada publik. Warga Aceh pun diajak tak hanya menjadi penonton, tapi turut mengawal jalannya pemulihan kampung halaman mereka.
“Pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan kita lakukan setransparan mungkin, sehingga masyarakat juga bisa memonitor perkembangan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” pungkas Safrizal.(Satgas PRR)
