Sidimpuanpos.com – Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus berupaya mengubah pola perdagangan daerah yang selama ini masih banyak mengandalkan penjualan bahan mentah. Pemkab menyiapkan rantai perdagangan yang lebih kuat agar produk lokal dapat memiliki nilai tambah dan terhubung dengan pasar nasional.
Strategi tersebut dituangkan melalui konsep “Nias Barat Trade Connect 2027–2029: Dari Potensi Lokal Menuju Pasar Nasional”. Konsep ini disampaikan Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu saat bertemu dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan, didampingi Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Sri Sugy Atmanto di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Baca Juga: Pemkab Taput Terus Genjot Pembenahan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Eliyunus mengatakan, persoalan utama Nias Barat bukan terletak pada minimnya produksi. Menurutnya, daerah tersebut telah memiliki petani, nelayan, pelaku UMKM, sumber daya alam, serta kegiatan perdagangan. Namun, penguatan masih dibutuhkan pada bagian rantai perdagangan hingga pemasaran.
“Produk ada, pelaku ada, pasar ada. Yang harus kita perkuat adalah rantai nilai dan koneksi pasarnya. Kalau intervensi hanya berhenti pada produksi, produk masyarakat tetap dijual murah dan nilai tambahnya justru banyak dinikmati di luar daerah,” kata Eliyunus.
Berdasarkan data Pemkab Nias Barat, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi lebih dari 53 persen terhadap perekonomian daerah. Di sisi lain, kegiatan hilirisasi serta industri pengolahan produk lokal masih tergolong terbatas.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemkab Nias Barat menyiapkan penguatan peran BUMD Aneka Usaha sebagai aggregator yang akan menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan pasar.
Eliyunus menjelaskan, sebagian besar petani dan pelaku usaha masih menjalankan kegiatan dalam skala mikro. Akibatnya, hasil produksi tersebar dan daya tawar produsen menjadi kurang kuat.
“BUMD tidak mengambil ruang usaha masyarakat. Justru BUMD harus menjadi jembatan agar produksi masyarakat yang kecil-kecil dapat dihimpun menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.
Pemkab mencatat saat ini terdapat sekitar 451 pedagang kecil dan menengah, sementara pedagang besar lokal belum terbentuk. Karena itu, konsep Nias Barat Trade Connect disusun melalui tujuh mata rantai, yakni produksi, agregasi, standardisasi, distribusi, digitalisasi, kemitraan, dan pasar.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Perdagangan juga meminta Pemkab Nias Barat memperkuat data sejumlah komoditas yang berpotensi dipasarkan ke luar daerah.
Sebagai langkah awal, pemetaan akan dilakukan terhadap komoditas kelapa, pinang, dan pisang. Pemetaan mencakup volume produksi bulanan, spesifikasi produk, lokasi sentra produksi, kesinambungan pasokan, harga di tingkat produsen, hingga calon pembeli.
Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk mempertemukan pelaku usaha Nias Barat dengan daerah maupun pihak usaha yang membutuhkan komoditas tersebut.
“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak pertemuan atau MoU. Harus sampai terjadi transaksi,” tegas Eliyunus.
Lihat Juga: Letnan Dalimunthe Buka Kejuaraan Tenis Meja Antar Pelajar Padangsidimpuan-Tapsel 2026
Selain menjual produk daerah, BUMD juga diarahkan untuk melakukan perdagangan dua arah dengan membeli berbagai kebutuhan dari daerah produsen lain secara efisien.
Di sektor infrastruktur perdagangan, Pemkab Nias Barat mengusulkan dua program prioritas. Pertama, revitalisasi Pasar Mandrehe yang selama ini menjadi salah satu pusat perdagangan lintas kecamatan dan dihuni sekitar 113 pedagang.
Revitalisasi tersebut meliputi pembenahan bangunan, pengaturan zonasi komoditas, akses inklusif, area parkir, logistik, drainase, sanitasi, hingga tata kelola pasar.
“Mandrehe bukan pasar yang menunggu untuk hidup. Pasar ini sudah hidup. Yang kita perlukan adalah memperkuat kapasitasnya agar menjadi simpul perdagangan yang aman, modern, dan produktif,” kata Eliyunus.
Program kedua adalah pembangunan Pasar Sitolubanua yang dirancang berkembang seiring pertumbuhan kawasan ibu kota baru. Kawasan tersebut telah didukung keberadaan Yonif, perumahan ASN, fasilitas pendidikan, serta konektivitas jalan yang semakin berkembang.
“Kita ingin pasar hadir sejak awal sebagai infrastruktur ekonomi kawasan. Sitolubanua kita siapkan menjadi pusat perdagangan baru yang tumbuh bersama kawasan ibu kota,” ujarnya.
Kementerian Perdagangan mengingatkan agar pembangunan pasar baru juga dibarengi dengan kesiapan pedagang dan aktivitas ekonomi sehingga tidak menjadi pasar yang sepi. Pemkab akan melakukan pembaruan terhadap perencanaan dan usulan melalui sistem Kemendag, sementara pembangunan berskala besar akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Penguatan perdagangan juga diarahkan ke pasar digital. Pemkab meminta dukungan agar pelaku UMKM Nias Barat dapat masuk ke berbagai platform e-commerce. Namun, langkah digitalisasi tersebut harus disertai peningkatan kualitas produk, kemasan, harga, serta sistem logistik agar mampu bersaing.
Sejumlah produk turunan kelapa seperti VCO, hasil perikanan, pangan lokal, kuliner, serta produk kerajinan berbasis budaya dinilai memiliki peluang untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Bagi daerah kepulauan seperti Nias Barat, aspek logistik juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk.
“Produksi, kualitas, agregasi, logistik, dan pasar harus kita kerjakan sebagai satu rantai. Tujuan akhirnya adalah pendapatan yang semakin besar masuk kepada masyarakat Nias Barat,” kata Eliyunus.
Dari pertemuan tersebut disepakati lima agenda tindak lanjut, yakni revitalisasi Pasar Mandrehe, pembangunan Pasar Sitolubanua, penguatan distribusi dan logistik, pengembangan pemasaran serta perdagangan digital, dan pembentukan focal point Kemendag-Pemkab Nias Barat untuk menyusun Action Plan Nias Barat Trade Connect 2027–2029.
Eliyunus menegaskan, hasil produksi masyarakat Nias Barat harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
“Kekayaan yang lahir dari desa-desa Nias Barat jangan berhenti sebagai bahan mentah. Kita ingin mengubahnya menjadi produk, transaksi, pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Yarman )
