Sidimpuanpos.com – Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut), Alexander Sinulingga, menyampaikan bahwa Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan Kepulauan Nias sebagai wilayah pertama penerima manfaat.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Temu Pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025).
Alexander menjelaskan bahwa PUBG merupakan bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution untuk memastikan seluruh anak usia sekolah bisa mengakses pendidikan menengah SMA/SMK/SLB Negeri tanpa membayar SPP.
Baca Juga : 10 Negara Ikuti Kejuaraan Atletik Asia Tenggara di Sumut
“PUBG hadir untuk menghapus pengutipan biaya pendidikan yang masih terjadi di SMA/SMK. Kita ingin semua pelajar mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih adil,” ujarnya.
Kajian konsultan mengenai skema penerapan PUBG sudah mencapai 75% dan melibatkan survei di 539 sekolah. Kajian ini ditargetkan selesai akhir Desember, kemudian dilanjutkan penyusunan juknis dan kurikulum.
Di Kepulauan Nias, sebanyak 41.876 siswa akan menerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp21,484 miliar per semester.
Program ini akan diperluas secara bertahap ke zona lain, dengan kebutuhan anggaran per semester: Zona Pantai Barat Rp23,461 miliar, Zona Dataran Tinggi Rp58,712 miliar, dan Zona Pantai Timur Rp98,763 miliar.
Seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut ditargetkan bebas pungutan biaya pendidikan pada 2029.
Lihat Juga : PWI Tabagsel Dorong Mahasiswa Jadi Agen Literasi Digital
Alexander juga menyampaikan bahwa Disdik Sumut tengah menyiapkan program digitalisasi pendidikan, mulai dari literasi digital hingga kurikulum Coding dan Artificial Intelligence (AI).
“Digitalisasi adalah kunci transformasi pendidikan. Kita ingin anak-anak Sumut siap menghadapi tantangan masa depan,” sebutnya. (Galeh)
, Alexander Sinulingga, menyampaikan bahwa Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan Kepulauan Nias sebagai wilayah pertama penerima manfaat.){kind=link}