Sidimpuanpos.com – Pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana di Aceh terus dipercepat. Pemerintah mengarahkan lebih dari separuh Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk membangun kembali infrastruktur yang menjadi penopang aktivitas warga, terutama jalan dan jaringan irigasi.
Dari total Tambahan TKD sebesar Rp1,652 triliun, sekitar Rp972,92 miliar dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Selebihnya digunakan untuk pendidikan sebesar Rp194,93 miliar, pertanian Rp60,43 miliar, kesehatan Rp39,31 miliar, serta Rp361,62 miliar untuk urusan pemerintahan lainnya.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengatakan perbaikan infrastruktur menjadi langkah penting untuk menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat yang terdampak bencana.
Baca Juga : Pengedar Sabu Dibekuk, Polisi Sita 23,84 Gram Sabu
“Jalan dibutuhkan untuk memulihkan mobilitas dan distribusi barang, sedangkan irigasi menjadi penopang keberlanjutan produksi pertanian,” ujarnya di Banda Aceh, Minggu (12/7/2026).
Pemerintah Aceh sendiri menerima alokasi Tambahan TKD sebesar Rp824,82 miliar yang dibagikan kepada 15 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mendukung penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan infrastruktur, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak terdampak.
“Dana TKD sedang berjalan dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak terdampak,” kata M. Nasir.
Pelaksanaan program tersebut telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2026. Hingga kini, 11 kabupaten/kota telah menetapkan peraturan kepala daerah terkait penyesuaian APBD, sementara tiga daerah lainnya masih menyelesaikan proses administrasi.
Lihat Juga : Agustus, Pembangunan Jalan Nisel-Nisbar Dimulai
Selain Tambahan TKD, Aceh juga memperoleh dukungan hibah antardaerah dari pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat senilai Rp289 miliar. Hingga pertengahan Juni 2026, sekitar Rp239 miliar telah masuk ke kas daerah penerima.
Tak hanya itu, pemerintah pusat turut mengalokasikan Rp515 miliar untuk pemulihan lebih dari 40 ribu hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat bencana.
Menurut M. Nasir, total lahan pertanian terdampak mencapai sekitar 57 ribu hektare. Penanganan lahan dengan kerusakan ringan dan sedang ditargetkan selesai pada 2026, sedangkan lahan dengan kerusakan berat seluas lebih dari 16 ribu hektare akan dipulihkan pada 2027.(Satgas PRR)
