Sidimpuanpos.com – Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Fraksi Golkar, Dewi Fortuna Nasution, resmi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2025–2029.
Penunjukan tersebut dilakukan dalam lanjutan Rapat Paripurna DPRD, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh Nasution, dengan agenda mendengarkan nota jawaban Wali Kota atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda RPJMD, Rabu (30/7/2025).
Ketua DPRD Sri Fitrah menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan Dewi Fortuna, proses pembahasan RPJMD berjalan efektif dan menghasilkan dokumen pembangunan yang realistis serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat dalam lima tahun mendatang.
Baca Juga : Polres Padangsidimpuan dan IMM Perkuat Sinergi Dukung Kepemudaan dan Lingkungan
Pansus RPJMD dijadwalkan mulai melakukan pembahasan secara intensif dari 31 Juli hingga 4 Agustus 2025. Selama periode ini, diharapkan berbagai masukan dan perbaikan terhadap naskah RPJMD dapat dirumuskan agar menghasilkan rencana pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap tantangan kota.
“Amanah sebagai Ketua Pansus ini adalah tanggung jawab besar yang akan kami jalankan secara kolektif, transparan dan berdasarkan aspirasi masyarakat,” ujar Dewi Fortuna Nasution usai menerima surat tugas dari pimpinan DPRD.
Ia menekankan pentingnya RPJMD sebagai arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah dan memastikan bahwa seluruh proses pembahasan mengacu pada kebutuhan masyarakat, sinkron dengan program pusat dan provinsi, serta berprinsip pada keberlanjutan.
“Kami juga membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Fraksi-Fraksi di DPRD, Eksekutif dan masyarakat, agar RPJMD ini benar-benar menjadi cerminan harapan bersama untuk Padangsidimpuan yang lebih MANTAP,” terangnya.
Lihat Juga : Martabe Run Jadi Wadah Cetak Juara dan Sportivitas di Tabagsel
Sebelumnya, Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe menyampaikan nota jawaban atas tanggapan fraksi-fraksi terhadap Ranperda RPJMD. Dalam paparannya, ia merespons beberapa isu strategis yang menjadi perhatian para legislator.
Menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Golkar, Wali Kota menyampaikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan melalui digitalisasi dan optimalisasi aset daerah.
“Selain itu, isu-isu strategis seperti penertiban pelajar di ruang publik, pencegahan narkoba, pembaruan data bansos, serta relokasi TPA Batu Bola ke Batang Bahal juga mendapat perhatian khusus,” ucap Wali Kota.
Sementara kepada Fraksi PDI Perjuangan, ia menjelaskan bahwa janji kampanye Rp3 miliar per desa/kelurahan akan direalisasikan melalui pagu indikatif dalam mekanisme perencanaan partisipatif.
“Pemerintah juga akan terus mengawal pengendalian inflasi lewat peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta menjamin prioritas pada pemberdayaan ekonomi rakyat meski pembangunan rumah dinas tetap berjalan,” katanya.
Tanggapan terhadap Fraksi Gerindra mencakup komitmen pada pengembangan infrastruktur dasar, layanan publik berbasis digital, serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
“Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan investasi lokal menjadi kunci kebijakan dalam RPJMD,” ujar Letnan Dalimunthe.
Baca Juga : Edukasi Berbasis SOP Dorong Sawit Rakyat Lebih Produktif dan Berkelanjutan
Menjawab pandangan dari Fraksi Kebangkitan Keadilan Nasional, Wali Kota menyampaikan apresiasinya atas dorongan agar pembangunan didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, dengan pendekatan nilai lokal yang sejalan dengan kebijakan nasional.
“Kami juga menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 telah diselaraskan dengan visi nasional dan provinsi serta mengakomodasi sembilan strategi pembangunan berbasis indikator SMART,” tuturnya. (Samsul)
 pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2025–2029.){kind=link}