Sidimpuanpos.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Lampung untuk mempercepat program Reforma Agraria, dengan fokus pada percepatan pemetaan serta pemanfaatan lahan-lahan yang belum terdaftar secara resmi.
Pernyataan ini disampaikan Nusron saat melakukan kunjungan kerja ke Kanwil BPN Lampung, Selasa (29/7/2025).
Dalam arahannya, Nusron menekankan perlunya perubahan paradigma kerja seluruh jajaran BPN agar tidak lagi bergantung pada sistem pelayanan pasif.
Baca Juga : Polres Padangsidimpuan dan IMM Perkuat Sinergi Dukung Kepemudaan dan Lingkungan
“Kita tidak bisa lagi pakai pola kerja lama. Jangan hanya duduk di kantor, menunggu orang datang, lalu selesai. Pola pikir ini harus diubah. Ini pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan,” tegasnya dalam pengarahan kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Lampung.
Ia menginstruksikan seluruh pejabat mulai dari Kepala Kanwil, para Kepala Bidang, hingga Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh wilayah Lampung untuk bersikap lebih aktif dalam mengevaluasi status kepemilikan lahan.
“Langkah ini mencakup identifikasi tanah yang belum terdaftar, belum diketahui pemiliknya, atau masih berstatus tanah negara,” katanya.
Untuk menunjang pelaksanaan reformasi tersebut, Nusron juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi terkini, termasuk pemanfaatan citra satelit dan sistem data tematik yang dimiliki BPN.
Ia menambahkan, bahwa basis data yang akurat sangat menentukan dalam menarik minat investor dan memastikan lahan dimanfaatkan secara optimal.
“Investor harus diarahkan. Tidak boleh ada tanah nganggur. Kalau memang tidak ada bukti kepemilikan, segera daftarkan. Jangan tunggu bola. Basis data disiapkan, sistem analitik dipakai. Investor datang kalau data tersedia dan jelas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, melaporkan sejumlah capaian, di antaranya progres program sertipikasi tanah wakaf, penyelesaian permasalahan tanah telantar, serta pelaksanaan anggaran tahun 2025 yang dinyatakan telah berjalan sesuai target.
Lihat Juga : Dewi Fortuna Pimpin Pansus RPJMD 2025–2029 Kota Padangsidimpuan
Sebagai bagian dari agenda kunjungannya, Menteri Nusron juga meresmikan tiga gedung baru Kantor Pertanahan di Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi ATR/BPN, termasuk Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Jhoni Ginting, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, bersama jajaran Kanwil BPN Lampung dan para Kepala Kantah dari seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. (Galeh)
, Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Lampung untuk mempercepat program Reforma Agraria, dengan fokus pada percepatan pemetaan serta pemanfaatan lahan-lahan yang belum terdaftar secara resmi.){kind=link}