sidimpuanpos.com – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi atas masukan dari DPRD Sumut terkait prioritas pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses dan mutu layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar.
Hal tersebut disampaikan melalui Nota Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (22/7/2025).
“Masukan anggota dewan menjadi perhatian penting dalam merumuskan perencanaan dan penguatan penganggaran agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Sekdaprov Togap.
Baca Juga : Hari Pertama Revalidasi, Kaldera Toba Tuai Apresiasi dari Asesor UNESCO
Ia juga menambahkan bahwa program pengentasan kemiskinan terus didorong melalui pendekatan lintas sektor dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah, Pemprov Sumut telah menerapkan sejumlah terobosan kebijakan, seperti:
Pengembangan aplikasi non-tunai untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Sistem penganggaran berbasis hasil (Budgeting for Results) yang memungkinkan evaluasi kinerja program berdasarkan capaian dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Lihat Juga : Hari Anak 2025, Kahiyang Ayu Nobar Film ‘Jumbo’ Bersama 500 Anak Marginal
“Kami terus mencermati efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Masih ada tantangan dalam penyelarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga penguatan sistem terintegrasi sangat penting,” tambahnya.
Togap menegaskan komitmen Pemprov untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi internal dalam pengelolaan anggaran serta respons adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi.
Setelah penyampaian nota jawaban tersebut, rapat dilanjutkan dengan agenda Penyampaian Ranperda Usul Inisiatif DPRD Sumut tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan.
Turut hadir dalam rapat, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Wakil Ketua Sutarto, Ricky Anthony, Salman Alfarisi, serta para anggota dewan dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut. (Lely)
