Wartalive.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh bupati dan wali kota di provinsi itu untuk mengoptimalkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia menegaskan, inisiatif tersebut dapat mempercepat akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat, 73,47 persen rumah tangga di Sumut telah menempati hunian layak. Artinya, masih terdapat lebih dari 400 ribu rumah tangga dari sekitar 1,5 juta yang belum terpenuhi kebutuhannya.
“Ini program yang luar biasa dari Presiden RI, jadi perlu kita maksimalkan program ini terutama kabupaten/kota, karena akan banyak membantu masyarakat kita yang belum memiliki rumah, apalagi program ini memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Senin (30/6), seusai rakor virtual bersama BP Tapera.
Baca Juga : Revalidasi Toba Caldera UNESCO Global Geopark Dimatangkan, Ini Pesan Bobby Nasution
Skema FLPP memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Uang muka hanya 1 persen dari harga rumah dengan bunga tetap 5 persen. Dengan patokan harga rumah FLPP di Sumut sebesar Rp 166 juta, uang muka yang diperlukan tidak sampai Rp 2 juta.
“Ini benar-benar terjangkau, suku bunga juga lebih rendah dari KPR lainnya, banyak keuntungan yang didapat masyarakat bila ini kita maksimalkan, kita persiapkan yang dibutuhkan agar program ini berjalan dengan lancar,” tambah Bobby.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho membeberkan, per 25 Juni 2025, realisasi FLPP di Sumut baru mencapai 4,32 persen atau 5.003 unit, sehingga perlu sosialisasi masif agar target tercapai.
Program ini, kata Heru, menawarkan kemudahan selain uang muka ringan; unit yang dijual pun harus sudah siap huni. Pengajuan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi KPR Sejahtera (SiKasep) dan pilihan rumah dapat dilihat di sikumbang.tapera.go.id.
“Kita di program ini tidak menjual desain, setengah jadi, tetapi yang ready stok, debitur juga kita minta untuk melihat langsung rumah yang dipilih di marketplace yang kita bangun, selfie di sana memastikan rumah tersebut memang sesuai, kita tidak ingin masyarakat mendapat rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar,” jelas Heru melalui konferensi video.
Ia menambahkan, program ini diawasi ketat oleh 20 asosiasi pengembang yang terdaftar di aplikasi SIRENG, sedangkan lokasi perumahan tercatat di SIKUMBANG, guna mencegah pembangunan di bawah standar.
Lihat Juga : RPJMD Madina Disepakati, Saipullah Tekankan Kolaborasi Pembangunan
“Harapan kita seperti itu, semua berjalan by system, diawasi ketat, jadi masyarakat tidak akan mendapatkan rumah yang retak dindingnya, sanitasinya buruk, jalannya tidak ada karena mereka sudah mengecek langsung dan kita juga sudah mengecek langsung,” pungkas Heru.
Rakor tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se‑Sumut, Plh Sekdaprov Sumut M. Armand Effendy Pohan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersama BP Tapera.(Galeh)
 Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh bupati dan wali kota di provinsi itu untuk mengoptimalkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia menegaskan, inisiatif tersebut dapat mempercepat akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.){kind=link}