Sidimpuanpos.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang dipimpin oleh Andar Amin Harahap, SSTP, M.Si, melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama lintas sektor, terutama dalam bidang pertanahan dan tata ruang, dan berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (3/7/2025).
Momentum ini dimanfaatkan oleh Komisi II DPR RI untuk melihat langsung pelaksanaan layanan pertanahan di daerah, mengevaluasi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan, serta menggali lebih dalam permasalahan terkait penataan ruang di wilayah Sumut.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Gubernur Sumut Bobby Nasution, Staf Ahli Menteri ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut Sri Pranoto, para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Sumut.
Baca Juga : Pemko Padangsidimpuan Salurkan Bantuan Usaha untuk Korban Banjir dan Longsor
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI terhadap persoalan pertanahan di daerah, khususnya di Sumut.
“Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan tercipta pemahaman bersama serta langkah-langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kepastian hukum di bidang pertanahan di Sumut,” ujar Bobby.
Ia menambahkan, berbagai tantangan di sektor pertanahan seperti pelayanan publik, konflik lahan, dan penataan ruang masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Bobby juga menekankan perlunya digitalisasi layanan untuk menciptakan proses yang lebih transparan dan mudah diakses.
“Kami sangat membutuhkan dukungan dan perhatian dari DPR RI untuk bersama-sama mencarikan solusi yang tepat, terutama dalam hal kebijakan dan penguatan regulasi,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Andar Amin Harahap, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi antar sektor dalam menciptakan layanan pertanahan yang adil, inklusif, dan berbasis digital.
“Kunjungan kerja kami ke Provinsi Sumut ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam memastikan bahwa pelayanan pertanahan berjalan dengan baik, transparan dan berkeadilan. Kami ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan pelayanan pertanahan di lapangan, termasuk realisasi PNBP serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penataan ruang di daerah,” terangnya.
Andar juga menyatakan bahwa sinergi semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga legislatif, sangat penting untuk membangun sistem pertanahan yang tertata dan akuntabel.
“Kami akan membawa hasil pengamatan dan masukan dari daerah ini ke pusat, untuk menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya terkait pelayanan pertanahan dan tata ruang,” tegasnya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut, Sri Pranoto, turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI dan menilai hal ini sebagai bentuk nyata perhatian pusat terhadap upaya peningkatan kualitas layanan pertanahan.
“Saat ini, kami terus berupaya melakukan pembenahan dan percepatan pelayanan pertanahan, termasuk mendorong digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyelesaian berbagai konflik pertanahan yang ada di wilayah ini,” tuturnya.
Lihat Juga : Bupati Tapsel Tegaskan Komitmen Digitalisasi dan Stabilitas Harga
Ia menambahkan bahwa capaian PNBP dari sektor pertanahan di Sumut terus menunjukkan perkembangan positif. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam penataan ruang dan harmonisasi kebijakan lintas sektor.
“Dengan adanya sinergi antara BPN, pemerintah daerah dan dukungan legislatif dari Komisi II DPR RI, kami optimis dapat mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan bagi masyarakat Sumut,” ungkap Sri Pranoto. (Galeh)
