Sidimpuanpos.com – Menjelang Musyorkot KONI Padangsidimpuan yang akan digelar akhir September 2025, persaingan pemilihan ketua semakin memanas.
Ketegangan meningkat setelah Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. Letnan Dalimunthe, dan Wakil Wali Kota, Harry Pahlevi, disebut-sebut ikut mencalonkan diri sebagai ketua KONI periode 2025–2029.
Kehadiran keduanya memicu perbincangan di kalangan masyarakat dan insan olahraga.
Baca Juga : Pemkab Musi Rawas Dukung Pengembangan Gerakan Pramuka
Mantan atlet nasional asal Padangsidimpuan, Kombes Pol (Purn) Drs. Parluatan Siregar, mengingatkan agar KONI tidak dijadikan arena politik dan tetap fokus pada pembinaan atlet.
” Saya tidak mempermasalahkan siapa yang maju, termasuk jika Wali Kota atau Wakil Wali Kota ikut bertarung. Tapi yang paling penting, KONI harus tetap netral dan profesional. Jangan sampai KONI berubah menjadi arena politik yang justru merugikan atlet,” tegas Parluatan, Jumat (19/9/2025).
Parluatan menjelaskan, meski aturan tidak melarang pejabat maju sebagai calon ketua, posisi mereka yang mengelola anggaran daerah bisa memicu konflik kepentingan, terutama karena KONI menerima dana hibah pemerintah.
” Kalau pejabat yang juga memegang kendali anggaran ikut maju, otomatis cabor-cabor yang selama ini dibina pemerintah akan sulit bersikap netral. Ini bukan sekadar soal olahraga, tapi juga soal keberanian bersuara,” ujarnya.
Menurutnya, keikutsertaan pejabat daerah memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, akses terhadap anggaran dan fasilitas olahraga bisa lebih mudah. Namun, di sisi lain, ada risiko KONI dijadikan alat politik.
” Akses anggaran mungkin lebih mudah. Tapi jika KONI hanya dijadikan kendaraan politik, yang dirugikan adalah atlet dan masa depan olahraga daerah,” jelasnya.
Ia juga khawatir keterlibatan dua pejabat tersebut dapat menghalangi peluang tokoh independen yang murni ingin memajukan olahraga.
Dengan situasi yang memanas, Musyorkot kali ini menjadi ujian untuk menjaga netralitas dan sportivitas dalam pemilihan ketua KONI.
” Banyak sosok dari kalangan mantan atlet, pelatih, akademisi, maupun pengusaha yang memiliki visi dan pengalaman pembinaan yang layak memimpin KONI. Olahraga bukan hanya milik pejabat. Banyak tokoh yang punya passion dan visi jelas untuk membangun olahraga. Mereka juga harus diberi ruang yang sama tanpa merasa tertekan,” katanya.
Parluatan mendorong KONI Sumut untuk ikut mengawasi proses penjaringan agar berjalan adil dan independen.
” Kalau KONI Sumut turut berperan, saya yakin suasana Musyorkot bisa lebih netral. Pemilik suara tidak perlu takut atau ragu karena proses diawasi pihak yang lebih independen,” ungkapnya.
Ia juga meminta pemilik suara dari setiap cabor untuk tetap independen dan mengutamakan kepentingan atlet di atas kepentingan politik.
” Karena, jika proses sejak awal terjadi ketimpangan, yang rugi bukan hanya KONI, tetapi juga masa depan atlet dan prestasi daerah kita,” pungkas Parluatan.
Lihat Juga : Pemkab Musi Rawas Dukung Pengembangan Gerakan Pramuka
Ia menutup pernyataan dengan pesan agar semua pihak menjaga marwah olahraga dan tidak menjadikan KONI sebagai ajang perebutan kekuasaan.
” Kalau tujuannya benar-benar untuk memajukan olahraga, maka siapapun yang terpilih harus didukung. Tapi jika sejak awal prosesnya sudah timpang, yang rugi bukan hanya KONI, tapi masa depan atlet dan prestasi daerah kita,” tutupnya. (Samsul)
