Sidimpuanpos.com – Langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Mandailing Natal mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari pengamat hukum sekaligus Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Kepolisian Sumatera Utara (JAMPI Sumut), Zakaria Rambe.
Menurut Zakaria, operasi terpadu yang melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) serta Dinas Lingkungan Hidup Sumut merupakan langkah tepat dalam menindak aktivitas tambang ilegal yang selama ini merusak lingkungan.
Ia menilai penertiban tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sumut menindaklanjuti arahan Gubernur Bobby Nasution untuk menghentikan praktik pertambangan ilegal.
Baca Juga : PWI Tabagsel Berduka Atas Wafatnya Diapari Sibatangkayu Harahap
Meski demikian, Zakaria menegaskan penanganan PETI tidak cukup hanya melalui tindakan administratif. Ia berharap aparat penegak hukum, khususnya Polda Sumut, ikut mengambil langkah tegas karena dugaan pelanggaran yang terjadi telah mengarah pada tindak pidana, termasuk perusakan lingkungan.
“Penertiban administrasi merupakan langkah awal. Selanjutnya perlu penegakan hukum agar kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut,” ujarnya.
Zakaria berharap sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera sekaligus mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak aktivitas tambang ilegal.
Lihat Juga : Dari Gula Aren, Desa Sugi Bangun Kesejahteraan Warga
Sementara itu, Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedy Jamiansyah Putra Harahap, mengatakan penertiban akan terus dilakukan sesuai arahan Gubernur Sumut. Setelah Mandailing Natal, tim terpadu akan melanjutkan pemetaan dan penertiban aktivitas PETI di wilayah Padang Lawas dan Tapanuli Selatan.
“Kami akan terus bergerak membersihkan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Sumatera Utara sesuai instruksi Gubernur,” katanya.(Galeh)
