Sidimpuanpos.com – Bagi masyarakat yang terdampak bencana, pulihnya akses jalan, jembatan, dan irigasi menjadi harapan agar aktivitas sehari-hari kembali berjalan normal. Karena itu, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur permanen di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Nagan Raya dan Bireuen, Aceh, pada 14–15 Juli 2026, bersama pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta instansi teknis lainnya.
Di Nagan Raya, Satgas PRR meninjau sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana, seperti Jembatan Krueng Lamie, Jembatan Gunongkong, Jalan dan Jembatan Beutong Ateuh, serta beberapa ruas jalan yang mengalami abrasi. Hasil peninjauan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan penguatan tebing sungai, normalisasi aliran sungai, perlindungan badan jalan, dan penyelesaian pembangunan jembatan permanen.
Baca Juga : Kemnaker Perkuat SDM dengan Teknologi AI
Perhatian khusus juga diberikan pada Jembatan Gunongkong yang hingga kini belum dapat difungsikan setelah diterjang banjir bandang. Satgas PRR mendorong pembangunan jembatan darurat sembari memastikan pembangunan jembatan permanen tetap masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Sementara di Kabupaten Bireuen, fokus penanganan diarahkan pada rehabilitasi Bendung Pante Lhong, Saluran Primer Aramco, pembangunan Jembatan Pante Lhong, serta pengamanan sungai melalui revetment dan jetty. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menjaga pasokan air bagi sekitar 6.562 hektare lahan persawahan sekaligus melindungi kawasan dari ancaman abrasi.
Satgas PRR menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BWS Aceh, BPJN, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan terpadu. Selain mengawal pekerjaan di lapangan, Satgas juga akan menindaklanjuti berbagai usulan daerah kepada kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat penyelesaian infrastruktur strategis yang masih menjadi kebutuhan masyarakat.(Satgas PRR)
