Sidimpuanpos.com – Selembar sertifikat tanah bagi banyak warga bukan sekadar dokumen administratif—ia adalah jaminan rasa aman atas tanah yang mereka tempati dan wariskan. Kesadaran inilah yang mendorong Anggota Komisi II DPR RI Andar Amin Harahap mengajak masyarakat memanfaatkan sederet program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mulai dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikat elektronik, hingga layanan pertanahan berbasis digital.
Ajakan tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi Program Strategis ATR/BPN yang berlangsung di Mega Permata Hotel, Kota Padangsidimpuan, Selasa (28/7/2026). Bekerja sama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, acara ini menghadirkan ratusan peserta dari kalangan tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah, hingga berbagai pemangku kepentingan setempat.
Menurut Andar, sosialisasi semacam ini menjadi jembatan penting agar masyarakat benar-benar memahami hak dan prosedur layanan pertanahan, sehingga program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal. “Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami hak dan prosedur layanan pertanahan sehingga program-program pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Baca Juga : Dari Secangkir Kopi, Tumbuh Harapan Baru di Labuhanbatu
Ia memaparkan, pemerintah tak berhenti berbenah dalam menghadirkan layanan pertanahan yang lebih baik—melalui digitalisasi, percepatan sertifikasi, penataan tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, hingga langkah pencegahan konflik agraria. Semua itu, kata Andar, bermuara pada satu tujuan: memberi kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat.
Namun di balik berbagai kemajuan tersebut, Andar melihat masih ada jarak pemahaman di tengah masyarakat mengenai program-program strategis ATR/BPN beserta cara mengaksesnya. Karena itulah, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekali jalan, agar warga benar-benar paham prosedur pengurusan hak atas tanah mereka.
Lebih dari sekadar mengajak, Andar turut membuka ruang bagi warga untuk menyuarakan persoalan pertanahan yang mereka hadapi sehari-hari. Aspirasi tersebut, menurutnya, akan menjadi masukan berharga bagi Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan agraria dan pertanahan. “Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami program-program strategis ATR/BPN dan memanfaatkan layanan pertanahan yang modern, transparan, serta mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah,” tuturnya.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, mengungkapkan sejumlah program prioritas yang tengah dikebut pihaknya. Salah satunya percepatan sertifikasi tanah wakaf yang ditargetkan tuntas pada Agustus 2026, disusul peningkatan kualitas data pertanahan dan penerapan sertifikat elektronik.
Lihat Juga : Pulihkan Sibolga, Dana Tambahan Rp90,5 Miliar Segera Dikebut
Bagi Agustina, digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan langkah strategis untuk menjaga keamanan dokumen sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan pertanahan secara cepat dan transparan. “Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan pertanahan yang cepat, transparan dan akuntabel,” katanya.
Ia menambahkan, Kantah Kota Padangsidimpuan akan terus mengoptimalkan program-program prioritas nasional tersebut agar manfaatnya benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Di akhir penyampaiannya, Agustina membuka pintu lebar-lebar bagi warga yang membutuhkan informasi atau layanan pertanahan. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu datang ke Kantah, apabila membutuhkan informasi maupun layanan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, target program strategis ATR/BPN dapat tercapai dan kepastian hukum di bidang pertanahan semakin kuat,” tutupnya.(Galeh)
, mulai dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikat elektronik, hingga layanan pertanahan berbasis digital.){kind=link}