Sidimpuanpos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemangkasan tersebut tercatat sebagai salah satu yang terbesar di Sumatera Utara (Sumut), dengan nilai lebih dari Rp113,5 miliar.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, saat menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) VII di Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Rabu (9/7/2025).
Turut hadir dalam kunjungan tersebut beberapa anggota DPRD Sumut, Wakil Bupati Tapsel, Sekda Tapsel, jajaran pimpinan OPD dari Provinsi dan Kabupaten, serta para pimpinan perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta perhatian khusus dari DPRD Sumut terkait alokasi dana transfer provinsi, terutama untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan daerah.
Baca Juga : Pemkab Tapsel Gelar Penguatan Kapasitas HAM dan Evaluasi Aksi HAM 2025
“Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK cukup besar, sementara belanja pegawai tahun depan meningkat sekitar Rp200 miliar. Ini kondisi yang sangat tidak mudah,” ujar Gus Irawan.
Bupati menambahkan, saat ini pihaknya tengah memfokuskan pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung ketahanan pangan daerah yang juga menjadi prioritas nasional.
“Fokus kami saat ini adalah memperkuat ketahanan pangan melalui infrastruktur pendukung. Kami harap dukungan provinsi tetap maksimal, meskipun dalam situasi efisiensi anggaran,” tambahnya.
Kunjungan kerja DPRD Sumut ke Tapsel ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2024. Sebelumnya, rombongan telah melaksanakan kunjungan ke Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), dan Kota Padangsidimpuan, dan dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Mandailing Natal.
Lihat Juga : Polres Tapsel Miliki Kapolres Baru, AKBP Yon Edi Winara Resmi Dilantik
Ketua rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman Harahap, mengakui adanya kendala dalam pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan anggaran Barang Kena Pajak (BKP) dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota. Ia menyebutkan total tunggakan untuk seluruh wilayah Sumut mencapai Rp2,8 triliun.
“Kami telah berdiskusi langsung dengan Gubernur. Dana tersebut akan dibayarkan, namun dilakukan secara bertahap karena penyesuaian fiskal dan efisiensi belanja. Aspirasi daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat paripurna mendatang,” ujar Roby. (Adi)
 Tapanuli Selatan (Tapsel) tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemangkasan tersebut tercatat sebagai salah satu yang terbesar di Sumatera Utara (Sumut), dengan nilai lebih dari Rp113,5 miliar.){kind=link}