Sidimpuanpos.com – Suara Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, terdengar tegas saat menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam program pemulihan bencana. Ia meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah aktif menyampaikan perkembangan kepada masyarakat, agar capaian rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terpantau secara jelas, terukur, dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Tito usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan persetujuan anggaran bagi sejumlah program prioritas yang sangat dinanti masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito menegaskan bahwa Satgas PRR akan terus mengawal pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, ia meminta setiap K/L dan pemerintah daerah melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, baik untuk kepentingan monitoring dan evaluasi maupun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.
“Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat,” ujar Tito.
Baca Juga : HUT ke-79, Kemnaker Perkuat Vokasi dan Terapkan Green Office
Sebagai payung pelaksanaan, pemulihan pascabencana Sumatera telah memiliki Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028 yang memuat 11.520 kegiatan. Program ambisius ini digarap secara kolaboratif oleh 33 K/L bersama pemerintah daerah terdampak, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah telah menggelontorkan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun langsung kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak. Dana ini diarahkan guna mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Sepanjang 2026, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp39 triliun untuk mendukung program K/L yang tergabung dalam Satgas PRR. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp31,1 triliun telah tersalurkan kepada tujuh instansi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.
Tito juga mendorong percepatan persetujuan empat usulan anggaran yang dinilai mendesak. Dana tersebut dibutuhkan Kementerian Pertanian untuk memulihkan sawah dan perkebunan warga, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merehabilitasi tambak, Kementerian Agama untuk memperbaiki pesantren, madrasah, dan rumah ibadah, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna membantu bangkitnya usaha masyarakat terdampak.
“Kalau sudah ditransfer, saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Tito.
Isu percepatan anggaran ini turut menjadi sorotan dalam rapat harian Posko Nasional Satgas PRR. K/L yang telah menerima anggaran belanja tambahan diminta segera mewujudkannya menjadi program nyata di lapangan, sekaligus melaporkan perkembangannya secara berkala. Sementara itu, K/L yang usulan anggaran dan rencana aksinya masih dalam proses diminta menjaga konsistensi kebutuhan sesuai Rencana Induk, agar proses persetujuan tidak menemui hambatan.(Satgas PRR)
 Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, terdengar tegas saat menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam program pemulihan bencana. Ia meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah aktif menyampaikan perkembangan kepada masyarakat, agar capaian rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terpantau secara jelas, terukur, dan berkelanjutan.){kind=link}