Sidimpuanpos.com – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons cepat keluhan masyarakat terkait masih adanya fasilitas kesehatan yang mempersulit warga saat hendak berobat.
Respons tersebut menyusul laporan dugaan penolakan pelayanan di RSU Melati, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), yang disebut mengarahkan warga untuk berobat sebagai pasien umum meski telah menunjukkan KTP Sumatera Utara.
Bobby menyatakan kekecewaannya karena masih ditemukan rumah sakit yang dinilai belum sejalan dengan program prioritas pemerintah di sektor kesehatan.
Baca Juga : Bupati Tapsel Dukung Aksi Penanaman Pohon untuk Pemulihan Lingkungan
Ia menegaskan, pelayanan medis harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikalahkan oleh urusan administrasi, terlebih dalam kondisi darurat.
“Sangat disayangkan masih ada rumah sakit yang menolak masyarakat berobat meski hanya membawa KTP dan belum terdaftar BPJS. Padahal Sumut telah mencapai UHC 100%, artinya seluruh masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis, cukup dengan membawa KTP,” ujar Bobby Nasution.
Ia menjelaskan, capaian Universal Health Coverage (UHC) 100 persen di Sumatera Utara seharusnya menjamin seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Dengan skema tersebut, warga yang belum memiliki jaminan kesehatan tetap memperoleh perlindungan saat mendatangi fasilitas kesehatan.
Gubernur menilai kasus di RSU Melati Sergai menjadi bahan evaluasi serius bagi Dinas Kesehatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia meminta tidak ada lagi rumah sakit yang mengarahkan warga ke jalur pasien umum jika masyarakat tersebut berhak atas layanan gratis melalui program UHC.
Bobby juga menginstruksikan seluruh pengelola rumah sakit di Sumatera Utara untuk segera melakukan pembenahan internal. Ia menegaskan tidak boleh ada warga yang terhambat memperoleh layanan medis hanya karena status kepesertaan BPJS atau ketiadaan biaya di awal pelayanan.
Lihat Juga : IKWI PWI Sumut Gelar Wisata Budaya ke Kuala Lumpur
“Saya tegaskan kepada seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Sumatera Utara, jangan menolak masyarakat yang ingin berobat. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat adalah prioritas kita bersama,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini memperketat pengawasan terhadap komitmen rumah sakit mitra dalam menjalankan kebijakan UHC.
Bobby berharap, pengawasan tersebut dapat memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal sehingga derajat kesehatan masyarakat Sumut terus meningkat tanpa adanya pungutan yang tidak semestinya.(FS)
Sumber : @bobbynst
