Sidimpuanpos.com – Polemik kenaikan penghasilan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan masih menjadi perhatian publik. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD, Rusydi Nasution, menekankan pentingnya keseimbangan antara aturan dan kepekaan sosial.
Ia menyebut, kebijakan tersebut memiliki dasar hukum, namun pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat.
“ Secara regulasi memang dibenarkan. Tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap realitas yang sedang dihadapi masyarakat. Dibutuhkan sikap bijak dan empati dalam menyikapi hal ini, ” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Sebagai kader Partai Gerindra, Rusydi menegaskan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.
Baca Juga : PAPENDA Padangsidimpuan Siap Sukseskan Gebyar Pajak 2026
“ Bagi kami, jika memang untuk kepentingan yang lebih besar, kami siap menyesuaikan pendapatan. Walaupun aturan memungkinkan adanya kenaikan, kader Gerindra diajarkan untuk berkorban dan mendahulukan rakyat, ” tegasnya.
Menurutnya, polemik ini tidak hanya dilihat dari aspek legalitas, tetapi juga kepatutan sosial di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“ Dampak global itu nyata sampai ke daerah. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran wakil rakyat harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjalankan aturan, ” katanya.
Ia menjelaskan, kenaikan penghasilan telah berlaku sejak tahun lalu, seiring perubahan status kemampuan keuangan daerah dari kategori rendah menjadi sedang, serta peningkatan PAD.
Baca Juga : Manasik Haji Akbar Digelar, Wagub Tekankan Kesiapan Jemaah
“ Kalau dilihat, kenaikannya sesuai aturan yang ada dan juga atas persetujuan Wali Kota. Ini merupakan dampak dari peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam dua tahun terakhir, ” jelasnya.
Meski demikian, Rusydi mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik dengan mengedepankan empati dan integritas.
” Sudah saatnya kita menunjukkan bahwa kehadiran kita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jika memang diperlukan, mari kita bersikap bijak, menahan diri, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan, ” jelasnya.
Baca Juga : Seleksi Komisioner KI Sumut Resmi Dibuka, Ini Tahapannya
” Kita tidak hanya berpegang pada aturan yang ada, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang sedang dihadapi masyarakat saat ini, ” ungkapnya.(Galeh)
