Sidimpuanpos.com – Kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek “Minyak Kita” di Kabupaten Padang Lawas (Palas) kian dikeluhkan masyarakat. Sejak Februari 2026 hingga kini, minyak yang diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah itu tidak lagi tersedia di pasaran (22/4/2026).
Kondisi ini memaksa masyarakat beralih ke minyak goreng non-subsidi, baik kemasan maupun curah, dengan harga yang jauh lebih tinggi. Bagi sebagian warga, lonjakan harga tersebut terasa sangat membebani kebutuhan sehari-hari.
Salah satu pengecer, Ali mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak menerima pasokan “Minyak Kita” selama hampir tiga bulan. Saat ini, kiosnya hanya menjual minyak non-subsidi seperti Palmata dan Permata dengan harga lebih mahal. la juga mengaku selama ini harus membeli minyak non-subsidi dalam jumlah yang sama setiap kali ingin mendapatkan “Minyak Kita” dari distributor.
Baca Juga : Polres dan Samsat Tertibkan Pajak Kendaraan di Alaman Bolak
”Kalau ambil satu karton ‘Minyak Kita’, harus ambil satu karton Palmata juga. Itu sudah lama terjadi. Sekarang ‘Minyak Kita’ tidak ada sama sekali, yang tersedia hanya Palmata dengan harga tinggi,” ujarnya.
Ali pun mempertanyakan apakah praktik tersebut merupakan kebijakan resmi atau hanya permainan di tingkat distributor.
lain, distributor “Minyak Kita” untuk wilayah Palas, Hotma Oloan Harahap, membenarkan bahwa pasokan memang terhenti sejak Februari 2026. la menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari produsen, distribusi minyak subsidi tersebut sementara dialihkan ke Perum Bulog untuk mendukung program ketahanan pangan
nasional hingga Mei 2026.
”Awalnya hanya sampai Maret, lalu diperpanjang ke April, dan sekarang sampai Mei. Kami di daerah tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak ada pasokan masuk,” jelasnya.
Hal senada disampaikan pihak manajemen PT Permata Hijau Indonesia (PHI), Asep yang menyebutkan bahwa saat ini distribusi “Minyak Kita” sepenuhnya berada di bawah kendali Perum Bulog.
Baca Juga : Pemko Padangsidimpuan Salurkan Bantuan Pangan ke 1.472 KPM
kelangkaan ini, harga minyak non-subsidi di tingkat pengecer kini mencapai sekitar Rp20.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) “Minyak Kita” yang seharusnya Rp14.500 per liter. Selisih harga tersebut cukup memberatkan, terutama bagi rumah tangga yang membutuhkan 2 hingga 4 liter minyak setiap bulan.
Seorang pembeli, Tuti (44), mengaku sangat kesulitan dengan kondisi ini. “Biasanya kami beli ‘Minyak Kita’ karena lebih murah. Sekarang tidak ada, terpaksa beli yang mahal. Pengeluaran jadi bertambah, padahal kebutuhan lain juga banyak,” keluhnya.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Padang Lawas maupun Perum Bulog terkait mekanisme distribusi selama masa pengalihan tersebut serta kepastian kapan stok “Minyak Kita” kembali tersedia di pasaran. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah agar minyak subsidi kembali normal dan distribusinya lebih tepat sasaran.(Fazry)
