Sidimpuanpos.com – Di tengah derasnya arus informasi digital, media sosial kini menjadi jembatan utama antara pemerintah dan masyarakat. Menyadari hal itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat kolaborasi agar informasi pembangunan dan pelayanan publik dapat tersampaikan lebih cepat, luas, dan mudah diakses masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial OPD Provinsi Sumut di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut, Medan, Jumat (10/7/2026).
Erwin menegaskan, media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana berbagi informasi, tetapi telah berkembang sebagai ruang layanan publik yang menuntut respons cepat, akurat, dan terukur terhadap pertanyaan, aspirasi, maupun keluhan masyarakat.
Baca Juga : Apel Kendaraan Dinas Padangsidimpuan Ungkap Mobnas Masih Tunggak Pajak
Menurutnya, setiap konten pemerintah harus informatif, bermanfaat, dan mampu membangun kepercayaan publik. Karena itu, pengelola media sosial OPD didorong terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi, menghadapi isu strategis, serta menangkal penyebaran disinformasi.
“Marilah kita berkolaborasi agar seluruh program kerja Pemprov Sumut diketahui masyarakat. Jangan hanya fokus pada kegiatan OPD masing-masing, tetapi terus berinovasi,” ujarnya.
Bimtek tersebut menghadirkan pegiat media sosial Toga Nainggolan sebagai narasumber. Ia memaparkan bahwa sekitar 88,9 persen penduduk dewasa menggunakan media sosial dengan rata-rata waktu akses hampir tiga jam setiap hari, menjadikan platform digital sebagai kanal komunikasi publik yang sangat strategis.
Lihat Juga : Saddam Huseini: PMII Harus Tetap Kritis Kawal Demokrasi
Toga menjelaskan, masyarakat kini lebih menyukai konten yang sederhana, visual, dan mudah dipahami dibandingkan informasi yang panjang dan formal. Menurutnya, komunikasi pemerintah juga harus berubah menjadi lebih interaktif karena publik tidak hanya menilai kinerja pemerintah, tetapi juga cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat.(Ali)
