Sidimpuanpos.com — Angka-angka di atas kertas boleh saja menunjukkan tren positif, namun bagi Fraksi Gerindra, Demokrat, dan Perindo DPRD Kota Padangsidimpuan, capaian itu belum cukup untuk berpuas diri. Dalam Rapat Paripurna DPRD di gedung DPRD Padangsidimpuan, Kamis (30/7/2026), ketiga fraksi ini menyampaikan pandangan bahwa fondasi pembangunan kota memang telah berjalan baik, tetapi sejumlah pekerjaan rumah masih menanti untuk diselesaikan.
Pandangan tersebut disampaikan dalam forum pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025, yang dibacakan langsung oleh Rusydi Nasution, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Padangsidimpuan.
Dalam paparannya, Rusydi mengurai sejumlah indikator pembangunan daerah yang menunjukkan hasil cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan pada 2025 tercatat mencapai 4,82 persen. Di sisi lain, tingkat kemiskinan berada di angka 6,23 persen, tingkat pengangguran terbuka 7,17 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyentuh angka 78,85.
Baca Juga : Setujui Ranperda APBD 2025, Fraksi Golkar Beri 9 Catatan untuk Pemko
Namun, di balik deretan angka tersebut, ketiga fraksi menilai masih ada tugas besar yang harus segera dituntaskan pemerintah.
“Data tersebut menunjukkan bahwa fondasi pembangunan telah berjalan, tetapi masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujar Rusydi.
Lebih jauh, Fraksi Gerindra, Demokrat, dan Perindo menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD semestinya tidak dipandang sebagai sekadar tumpukan angka keuangan semata. Bagi ketiga fraksi ini, laporan tersebut adalah cerminan langsung dari kualitas kepemimpinan, integritas tata kelola pemerintahan, sekaligus tolok ukur sejauh mana pemerintah berpihak pada kepentingan rakyatnya.
Ketiganya sepakat menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang berasal dari uang rakyat wajib memberikan dampak nyata, mulai dari pelayanan publik yang berkualitas hingga pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh warga.
Lihat Juga : Waka III STAIN Madina Tanggapi Penjaringan SEMA-DEMA saat Libur
“Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkeadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Rusydi.
Menutup pandangan akhir fraksi, Rusydi menyampaikan harapan agar pelaksanaan APBD ke depan tidak hanya berhenti pada upaya menjaga stabilitas pembangunan, tetapi juga mampu membuka lebih banyak peluang kerja serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan.
“Kami berharap pemerintah daerah terus meningkatkan efektivitas penggunaan APBD sehingga mampu membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tutup Rusydi.(Galeh)
, ketiga fraksi ini menyampaikan pandangan bahwa fondasi pembangunan kota memang telah berjalan baik, tetapi sejumlah pekerjaan rumah masih menanti untuk diselesaikan.){kind=link}