Sidimpuanpos.com – Selama lebih dari tiga dekade, warga yang melintasi Jalan Provinsi Sumatera Utara ruas Simpang PTPN 4 Sibodak menuju Sosa Timur terus mengeluhkan kondisi infrastruktur yang tak kunjung diperbaiki. Jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat itu kini semakin rusak dan sulit dilalui (18/04/2026).
Badan jalan masih didominasi bebatuan lepas. Saat musim kemarau, debu tebal dan batu tajam mengganggu pengendara. Sementara saat hujan, jalan berubah menjadi lumpur pekat yang bisa mencapai mata kaki orang dewasa. Akibatnya, kendaraan roda dua maupun roda empat kerap terjebak, bahkan mengalami kerusakan.
Sejumlah tokoh masyarakat Sosa Jae menyebut kerusakan ini sudah terjadi sejak tahun 1989. Hingga kini, kondisi jalan tidak mengalami perubahan berarti. Jalur tersebut merupakan akses utama bagi warga dari Simpang PTPN 4 Sibodak menuju Desa Transpir 1A dan sekitarnya, termasuk untuk aktivitas sekolah, distribusi hasil pertanian, hingga kebutuhan darurat seperti layanan kesehatan. Dalam kondisi terburuk, ambulans tidak dapat melintas sehingga warga harus menandu pasien sejauh beberapa kilometer.
Baca Juga : Terima SK DPP, Adianto Nahkodai PAN Padangsidimpuan 2024–2029
Selain jalan, kondisi Jembatan Aek Tinga yang berada di ruas yang sama juga menjadi sorotan. Jembatan yang dikenal warga sebagai “Jembatan Conoco” itu kini tidak layak digunakan. Banyak bagian lantai yang keropos, besi pengaman hilang, serta tiang penyangga terlihat miring, sehingga membahayakan pengguna.
Warga menilai, sebagai jalan berstatus provinsi, tanggung jawab perbaikan berada di tangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun hingga kini belum ada penanganan serius. Aspirasi yang disampaikan melalui pemerintah desa hingga kabupaten kerap terkendala masalah kewenangan.
Dampak kerusakan jalan ini sangat dirasakan masyarakat, terutama dari sisi ekonomi. Biaya angkut hasil sawit meningkat hingga Rp150 ribu sampai Rp200 ribu per ton dibanding daerah dengan akses jalan yang baik. Selain itu, distribusi hasil karet juga sering terhambat karena kendaraan tidak bisa masuk saat musim hujan.
Khoir (38), salah seorang warga, menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ia berharap kontribusi pajak tersebut dapat kembali dalam bentuk pembangunan daerah. “Kita semua ingin jalan mulus, tapi masih banyak kendaraan berpelat luar daerah seperti Riau.
Sebaiknya diganti ke Padang Lawas agar pajaknya masuk ke daerah kita. Selama ini pemasukan PKB kita masih defısit, Padang Lawas juga masih bergantung pada transfer dari provinsi. Karena itu, masyarakat harus taat bayar pajak kendaraan,” ujarnya.
Sementara itu, Pasaribu (33) menggambarkan beratnya kondisi yang telah berlangsung puluhan tahun. “Kalau dihitung 30 tahun itu sudah sekitar enam periode kepemimpinan. Jarak 25 kilometer saja bisa ditempuh lebih dari dua jam. Saat hujan, jalan licin dan kendaraan sering terperosok.
Lihat Juga : Wali Kota Tanjung Balai Terima Audiensi Tim Monev Direktorat PSDAB Kementerian LH, Bahas Pengelolaan Sampah
Saat kemarau, debu sangat tebal. Kalau ada kondisi darurat, seperti mau melahirkan atau sakit parah, sangat berisiko karena bisa terjadi di perjalanan. Ini benar-benar menyengsarakan,” ungkapnya.
Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera memprioritaskan perbaikan jalan tersebut dalam APBD mendatang, termasuk pembangunan ulang Jembatan Aek Tinga dengan konstruksi yang lebih aman. Mereka menegaskan, perbaikan infrastruktur ini sangat mendesak demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga.(fazry)
