Sidimpuanpos.com – Program percepatan sertifikasi tanah yang digagas pemerintah menunjukkan hasil positif.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada Senin (8/9/2025).
Dalam paparannya, Nusron menyatakan bahwa pendaftaran tanah nasional telah mencapai 98% dari target 126 juta bidang.
Baca Juga : Komitmen Layanan Digital, BRI Padangsidimpuan Peringati Hari Pelanggan Nasional
“Sampai saat ini, kami telah mendaftarkan 123,1 juta bidang tanah, mendekati target nasional,” kata Nusron, didampingi oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan.
Berdasarkan data per 4 September 2025, sebanyak 96,9 juta bidang tanah atau 77% dari total target telah bersertifikat.
Rinciannya meliputi berbagai jenis hak, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Dengan capaian ini, pemerintah optimis seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dalam waktu dekat, guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan agraria bagi masyarakat.
Selain itu, Nusron juga menekankan pentingnya percepatan pendaftaran tanah wakaf.
Sejak tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum.
Meskipun capaiannya signifikan, Nusron mengakui masih ada tantangan terkait proses pendaftaran dan penyelesaian konflik pertanahan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan,” tegasnya.
Lihat Juga : Demokrat Padangsidimpuan Peringati HUT ke-24, Tebar Kepedulian dan Perkuat Solidaritas
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi progres pendaftaran tanah ini.
“Ini merupakan langkah penting menuju terciptanya kepastian hukum agraria di Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi. (Galeh)
