Sidimpuanpos.com – Kabar baik datang bagi ratusan ribu warga di 53 kabupaten/kota yang masih berjuang memulihkan hidup pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dua belas kementerian dan lembaga kini resmi mengantongi anggaran belanja tambahan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi—tanda bahwa janji pemulihan mulai bergerak dari rencana ke aksi nyata.
Dari Badan Pusat Statistik hingga BMKG, dari Kementerian PU hingga Kementerian Sosial, keduabelas instansi ini kini punya modal untuk mulai bekerja: membangun kembali rumah warga, memperbaiki jalan dan jembatan, menghidupkan kembali layanan kesehatan dan sekolah, hingga memulihkan lahan pertanian dan tambak nelayan yang porak-poranda.
“Anggaran 12 kementerian dan lembaga sudah masuk dalam pagu. Artinya, mereka sudah dapat memulai realisasi kegiatan dalam Rencana Induk, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan,” ujar Brigjen TNI Andre Julian, Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR, saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Baca Juga : Wali Kota Dorong UMKM Sidimpuan Tembus Ritel Modern
Salah satu yang bergerak paling sigap adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Proses lelang untuk pembangunan hunian tetap komunal sudah dimulai, dan pembangunan fisiknya ditargetkan dimulai awal September mendatang—kabar yang tentu dinanti para keluarga yang masih tinggal di hunian sementara.
“Semakin cepat anggaran masuk ke pagu K/L, semakin cepat pula kementerian dan lembaga tersebut harus memulai pekerjaannya,” kata Andre.
Namun perjalanan pemulihan ini masih panjang. Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028 sejatinya mencakup 11.520 kegiatan dengan total kebutuhan dana Rp100,166 triliun, melibatkan 33 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah. Saat ini, masih ada 20 K/L lain yang anggarannya tengah diverifikasi di Kementerian Keuangan—mulai dari sektor kehutanan, keagamaan, UMKM, hingga pendidikan tinggi dan kebudayaan.
Lihat Juga : Larangan Vape di Sumut Bakal Berlaku untuk Masyarakat Umum
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa anggaran yang sudah cair tidak boleh berhenti di atas kertas. “Kementerian dan lembaga yang anggarannya sudah turun dari Kementerian Keuangan kita dorong segera bekerja,” tegasnya.
Bagi warga terdampak, setiap tahap administrasi yang selesai berarti satu langkah lebih dekat menuju rumah yang layak, sekolah yang kembali berdiri, dan kehidupan yang perlahan pulih seperti sedia kala.
Sumber : Satgas PRR
