Sidimpuanpos.com – Sebanyak 91 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kini membawa bekal baru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Mereka resmi menuntaskan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Risiko yang ditutup langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, di Balai Diklat BPKP Perwakilan Sumatera Utara, Kamis (9/7/2026).
Pelatihan yang berlangsung sejak 6 Juli itu diikuti ASN dari berbagai perangkat daerah sebagai upaya membangun budaya kerja yang lebih profesional melalui penerapan manajemen risiko dalam setiap proses pemerintahan.
Baca Juga : Bangun Budaya Bersih, Pemko Padangsidimpuan Gelar Gerakan Indonesia ASRI
Dalam arahannya, Gus Irawan menegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar memenuhi administrasi, melainkan menjadi instrumen penting untuk mengawal keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, setiap program pemerintah memiliki potensi risiko yang harus dikenali, dianalisis, dan dikelola dengan baik agar tujuan pembangunan dapat tercapai.
Ia meminta seluruh peserta segera menuntaskan penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029 dalam waktu sepekan setelah pelatihan berakhir.
Para peserta juga diminta membagikan ilmu yang diperoleh kepada ASN di unit kerja masing-masing serta terus berkoordinasi dengan instruktur BPKP jika menghadapi kendala dalam penerapannya.
Pada kesempatan itu, Bupati turut memberikan penghargaan kepada sembilan peserta terbaik dari kelas A, B, dan C. Ia menegaskan bahwa ASN yang berprestasi, memiliki kompetensi, dan semangat belajar akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dipersiapkan mengisi posisi-posisi strategis.
Lihat Juga : Kominfo Sumut Ajak OPD Bangun Komunikasi Publik Lewat Media Sosial
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara, Farid Firman, mengapresiasi komitmen Pemkab Tapanuli Selatan dalam meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurutnya, pelatihan yang diikuti 91 peserta sekaligus merupakan yang pertama kali digelar di BPKP Sumut hingga harus dibagi ke dalam tiga kelas.
Farid menambahkan, BPKP akan terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, termasuk dalam pelaksanaan reviu APBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui pelatihan ini, diharapkan budaya sadar risiko semakin tumbuh di setiap perangkat daerah sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berkualitas.(Galeh)
