Sidimpuanpos.com – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta pendataan Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi lebih dari 1.400 warga terdampak bencana. Langkah ini dinilai mendesak agar masyarakat segera keluar dari kondisi darurat pascabencana.
Penegasan tersebut disampaikan Gus Irawan saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (12/1/2026), yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam forum tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan provinsi atas perhatian terhadap warga Tapsel, termasuk bagi korban dengan kategori rumah rusak sedang agar tetap mendapat bantuan.
Baca Juga : Wali Kota Padangsidimpuan Dukung Peluncuran Program Sekolah Rakyat
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, tiga kabupaten di Sumatera Utara mengajukan pembangunan Huntara, yakni Tapanuli Utara 40 unit, Tapanuli Tengah 209 unit, dan Tapanuli Selatan 802 unit.
Sementara itu, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Sumut direncanakan sebanyak 5.951 unit dengan progres sekitar 20 persen dan ditargetkan rampung akhir Januari 2026.
“Untuk Huntara, di wilayah Sumut hanya tiga kabupaten yang mengajukan. Untuk Huntap rata-rata sudah berjalan, saat ini sekitar 20 persen telah terbangun. Targetnya akhir Januari atau sebelum bulan puasa masyarakat sudah masuk ke huntara dan sebagian ke huntap,” ujar Suharyanto.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan, terdapat lima daerah di Sumut yang masih membutuhkan perhatian serius dalam pemulihan pascabencana, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan. Ia menegaskan pembangunan hunian korban bencana akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyebutkan, jumlah rumah terdampak bencana di Sumut mencapai lebih dari 26 ribu unit dengan estimasi kerugian sektor perumahan sebesar Rp2,52 triliun.
Untuk mempercepat pemulihan, Pemprov Sumut menyiapkan anggaran Rp430 miliar yang dialokasikan ke lima bidang prioritas, dengan porsi terbesar pada sektor infrastruktur sebesar Rp275 miliar.
Lihat Juga : Pemenuhan Gizi Anak, Dapur SPPG Batunadua Jae Diresmikan
“Kita akan melakukan pergeseran anggaran untuk pemulihan pascabencana. Bidang pendidikan kita bagi dua untuk infrastruktur dan program SPP gratis di daerah bencana,” kata Bobby Nasution.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota daerah terdampak, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta OPD terkait Pemprov Sumut. (Galeh)
