Sidimpuanpos.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk serius menanggapi ketimpangan antara jumlah bidang tanah yang terdaftar dan yang telah bersertifikat.
Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Nusron Wahid saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalsel di kantor Kanwil BPN Kalsel, Banjarbaru, pada Kamis, 31 Juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan pengarahan, Menteri Nusron turut meresmikan Gedung Arsip Kanwil BPN Provinsi Kalsel dengan menandatangani prasasti peresmian.
Ia didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Suwito.
Baca Juga : Dukung Program PTSL, Kantah Labuhanbatu Hadiri Zoom Meeting RKAKL
Kunjungan kerja ini menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk mempercepat program sertifikasi tanah yang adil dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
Dalam arahannya, Nusron menyoroti perlunya strategi agar proses sertifikasi tanah tidak terhambat oleh kendala biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Masih ada gap antara yang memiliki sertifikat dan yang terdaftar. Yang bersertifikat baru 59,59%, sementara yang terdaftar 66,4%. Artinya, ada masyarakat yang sudah ikut program PTSL, tapi begitu masuk proses sertifikasi, mereka terbebani BPHTB dan akhirnya tidak bisa lanjut,” ujar Menteri Nusron.
Ia menambahkan bahwa selisih sekitar 7,4 persen tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan menggambarkan tantangan riil yang dihadapi masyarakat dan jajaran ATR/BPN di lapangan.
Oleh karena itu, Nusron menekankan perlunya penguasaan data secara cermat serta kolaborasi aktif lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah.
“Kita harus cerdas membaca data dan bertindak. Mau tidak mau, Bapak/Ibu harus aktif berkomunikasi dengan Bupati atau Wali Kota setempat untuk mengupayakan keringanan BPHTB. Ini demi percepatan sertipikasi,” tegas Nusron.
Ia pun mendorong agar sinergi dengan pemerintah daerah diperkuat, karena menurutnya kerja sama tersebut menjadi kunci utama dalam menyelesaikan hambatan administratif yang selama ini memperlambat pelaksanaan program sertifikasi tanah secara nasional.
Lihat Juga : Bupati Palas Serahkan Air Bersih ke Warga Trans PIR Sosa Yang Terdampak Kekeringan
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalsel, Abdul Aziz, menyampaikan bahwa pihaknya telah memulai kerja sama dengan pemerintah daerah dan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi tersebut.
“Kami sepakat bahwa kerja sama dengan pemda sangat vital. Dukungan mereka sangat menentukan keberhasilan program strategis pertanahan di Kalsel,” ujarnya. (Galeh)
, Nusron Wahid, menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk serius menanggapi ketimpangan antara jumlah bidang tanah yang terdaftar dan yang telah bersertifikat.){kind=link}