Sidimpuanpos.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola keuangan.
Sebagai langkah nyata, Pemko kini mulai mengimplementasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk mempercepat digitalisasi transaksi belanja daerah.
Langkah ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, yang menjadi landasan teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga : Panic Buying BBM, Antrean Panjang Terjadi di SPBU Padangsidimpuan
Dengan sistem ini, setiap transaksi belanja daerah akan dilakukan secara non-tunai, sehingga tercatat secara elektronik dan dapat dipantau secara real-time.
Guna memastikan kelancaran kebijakan baru ini, Pemko Padangsidimpuan menggelar acara Sosialisasi KKPD di Aula Kantor Wali Kota pada Rabu (4/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan keuangan daerah, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), hingga bendahara pengeluaran dari seluruh perangkat daerah.
Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, H. Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, yang hadir mewakili Wali Kota Dr. H. Letnan Dalimunthe, menekankan bahwa KKPD adalah instrumen krusial untuk meminimalkan risiko penyimpangan anggaran.
​”Penerapan KKPD bukan sekadar perubahan sistem pembayaran, tetapi bagian dari transformasi besar menuju pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel,” tegas Sekda dalam arahannya.
Lihat Juga : Imbas Roti Berjamur! Operasional SPPG Padangmatinggi Lestari Dihentikan Sementara
Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi melalui KKPD diharapkan mampu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi pembayaran.
Dengan meminimalkan penggunaan uang tunai, setiap rupiah dari APBD dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih jelas dan akurat.
Melalui implementasi ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan berharap dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih modern, sekaligus memastikan bahwa setiap anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara tepat sasaran.(dani)
