Sidimpuanpos.com – Mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Syahrul M. Pasaribu angkat bicara terkait banjir dan longsor yang melanda wilayah Tapsel pada 25 November 2025.
Bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem itu menimbulkan korban jiwa serta merusak rumah warga, fasilitas publik, dan infrastruktur.
Usai menyerahkan bantuan YHHP di Bukkas Malombu, Angkola Sangkunur, Syahrul menyebut bahwa dari 15 kecamatan di Tapsel, 13 di antaranya terdampak. Kerusakan terberat terjadi di Desa Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol.
Baca Juga : XLSMART Beri Paket Darurat Gratis bagi Pelanggan Terdampak
“Arus Sungai Garoga yang membawa ribuan gelondongan kayu menyapu rumah-rumah warga, membuat Desa Garoga rata dengan tanah,” ujar Syahrul, Kamis (4/12/2025).
Luapan Sungai Batangtoru juga menyeret lumpur dan material kayu ke sejumlah desa, seperti Hapesong Baru, Muara Hutaraja, Manoppas, Appolu, Bandar Tarurung, Sibara-bara, dan Rianiate.
Menanggapi tudingan yang menyebut perusahaan-perusahaan di ekosistem Batangtoru sebagai penyebab bencana, Syahrul menegaskan perlunya kajian ilmiah.
“Perlu dilakukan penelitian serius. Jangan sampai opini liar berkembang tanpa dasar,” tegasnya.
Syahrul menjelaskan ekosistem Batangtoru memiliki luas 249.169 hektare dengan 63 persen berupa kawasan hutan, mayoritas berada di Taput sebagai hulu sungai.
Ia mengatakan tidak ada perusahaan di Tapsel yang beroperasi di kawasan hutan.
“Izin konsesi PT Agincourt Resources dan izin lokasi PT North Sumatera Hydro Energy seluruhnya berada di APL dan bukan di kawasan hutan, bahkan perkebunan PTPN IV Batangtoru juga berada di APL dan wajib harus mengikuti regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa PT NSHE, selaku pengelola PLTA Simarboru, justru berkepentingan menjaga kelestarian ekosistem karena bergantung pada stabilitas aliran sungai.
Menurut Syahrul, seluruh izin harus berpedoman pada regulasi dan dokumen AMDAL.
Syahrul meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait menindaklanjuti dugaan kerusakan hutan Batangtoru secara objektif.
“Kerusakan hutan di Batangtoru harus ditelusuri berdasarkan data lapangan. Jangan sampai spekulasi yang tidak berdasar menguasai opini publik,” katanya.
Ia juga mendorong moratorium izin PAHT di APL serta penyempurnaan regulasi pengambilan kayu, mengingat pemerintah daerah kini tidak dilibatkan.
Syahrul mengingatkan bahwa komitmen bersama tiga kabupaten untuk menjaga ekosistem Batangtoru telah diinisiasinya pada 23 Februari 2018.
“Ini menunjukkan bahwa Tapsel sejak awal sangat serius menjaga kelestarian hutan Batangtoru,” ujarnya.
Syahrul menegaskan bahwa fokus saat ini adalah penanganan dampak bencana dan mitigasi.
Lihat Juga : JNE Gratiskan Ongkir Paket Bantuan Korban Bencana
“Saya mendorong pemerintah untuk memperkuat rehabilitasi kawasan terdampak serta mengambil langkah pencegahan agar bencana serupa dapat diminimalkan,” ucapnya.
Ia meminta pemerintah pusat memperbaiki infrastruktur rusak di 13 kecamatan, termasuk di Desa Garoga, Batu Hula, dan Aek Ngadol.
“Juga meminta pemerintah pusat, agar daerah yang mengalami bencana alam, tidak melakukan pemotongan dana transfer ke daerah (TKDD) tahun 2026 agar daerah yang alami bencana, bisa memperbaiki infrastruktur daerahnya yang rusak,” tutupnya.(Adi)
 H. Syahrul M. Pasaribu angkat bicara terkait banjir dan longsor yang melanda wilayah Tapsel pada 25 November 2025.){kind=link}